Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menertibkan pedagang liar di Pasar Sentral Palakka. Lapak liar yang disebut turut memicu pemasukan dari setoran retribusi pasar tersebut nihil alias Rp 0.
"Saya sudah perintahkan dinas terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan segera mengambil tindakan terkait maraknya lapak di luar pasar. Memang harus ditertibkan," kata Wakil Bupati Bone Ambo Dalle kepada detikSulsel Selasa (19/7/2022).
Ambo Dalle mengaku sejumlah masalah di Pasar Sentral Palakka sampai saat ini belum bisa diselesaikan pemerintah daerah. Misalnya, relokasi pedagang di Pasar Sentral Watampone.
"Di sini memang ada sedikit kendala. Karena adanya peralihan kewenangan terkait pengelolaan pasar," paparnya.
Selain itu ada kecemburuan pedagang di Pasar Sentral Palakka soal banyaknya lapar liar yang digunakan pedagang di tanah milik Pemkab Bone di eks terminal tanpa dipungut retribusi.
"Sebelumnya itu, pasar ini di bawah kendali Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sekarang tidak lagi namun beralih ke Dinas Perdagangan, sehingga SDM yang mengelola pasar juga harus dimutasikan ke situ karena merekalah yang memiliki pengalaman dan punya pengetahuan berkaitan pengelolaan pasar," beber Ambo Dalle.
Pihaknya pun berharap DPRD Bone ikut terlibat mencari solusi terbaik agar setiap tahun masalah angsuran dan perserikatan pedagang di Pasar Sentral Palakka tidak selalu menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
"DPRD harus melihat fakta di lapangan. Yang menyebabkan angsuran tersendat, karena belum seluruhnya kios dan lods dimanfaatkan optimal. Makanya ini yang harus kita carikan solusi bersama, sehingga masalah ini tidak selalu menjadi temuan BPK," tandas Ambo Dalle.
Diberitakan sebelumnya DPRD Bone menyoroti setoran Pasar Sentral Palakka Watampone yang masih Rp 0 alias nihil. DPRD kemudian membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami hal tersebut.
"DPRD akan mengawal beberapa temuan yang berulang seperti Pasar Sentral Palakka. Setiap tahun BPK memberikan rekomendasi pemilik kios membayar ke Pemda. Namun tidak ada sama sekali (Rp 0). Tidak ada pemilik kios yang mau membayar," kata Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan kepada detikSulsel, Rabu (13/7).
Irwandi mengatakan masalah ini sudah berlarut-larut dan harus diselesaikan. Dia mengingatkan penting untuk menyelesaikan masalah temuan ini.
"Kalau perlu kita akan bentuk pansus untuk menangani khusus persoalan ini. Saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin kami sudah sampaikan," sebutnya.
Simak Video "Pos Retribusi di Sukabumi Dirusak, 6 Orang Ditangkap!"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/tau)
from "pasar" - Google Berita https://ift.tt/xuT8CgL
via IFTTT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar